Image of Kewenangan khusus penyidik PNS dalam sistem peradilan pidana: bidang pengelolaan sumber daya alam
Penanda Bagikan

Text

Kewenangan khusus penyidik PNS dalam sistem peradilan pidana: bidang pengelolaan sumber daya alam

Sebagaimana diketahui, setelah pemberlakuan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP terjadi beberapa variasi hubungan antara penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil khususnya dalam penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya alam, Buku ini fokus pada kewenangan khusus penyidik pegawai negeri sipil dalam penyidikan tindak pidana pengelolaan sumber daya alam.

Ketersediaan
#
Perpustakaan UBB - Ruang Sirkulasi 345.07 MAN k
UPT13646
Tersedia
#
Perpustakaan UBB - Ruang Sirkulasi 345.07 MAN k
UPT13645
Tersedia
#
Perpustakaan UBB - Ruang Sirkulasi 345.07 MAN k
UPT13644
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
345.07 MAN k
Penerbit
Yogyakarta : Samudra Biru.,
Deskripsi Fisik
xii, 322 hlm.; 23 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-623-261-441-3
Klasifikasi
345.07
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Cet. 1
Subjek
Peradilan Pidana
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar