UPA PERPUSTAKAAN UBB

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Rekonstruksi sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi dalam rangka menunjang pembangunan nasional :studi di pengadilan tindak pidana korupsi pada PN. kelas IA Tanjung karang
Penanda Bagikan

Text

Rekonstruksi sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi dalam rangka menunjang pembangunan nasional :studi di pengadilan tindak pidana korupsi pada PN. kelas IA Tanjung karang

Maroni - Nama Orang; Rini Fathonah, - Nama Orang; Nenny Dwi Ariani, - Nama Orang;

Keberadaan pengadilan Tipikor daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi seperti saat ini mendapat kritikan dari masyarakat. Sebagai contoh, perkara korupsi di Merauke harus ditangani di Pengadilan Tipikor di Jayapura, sehingga menelan biaya tinggi, untuk itu perlu ada pertimbangan kembali keberadaan Pengadilan Tipikor di daerah karena alasan beban biaya tinggi. Contoh tersebut juga dapat terjadi di Provinsi Lampung, seperti tindak pidana korupsi yang terjadi di Liwa Kabupaten Lampung Barat yang jaraknya ratusan kilometer dan ditempuh dalam waktu lama untuk sampai di Bandar Lampung harus disidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN. Tanjung Karang di Bandar Lampung. Mengingat jauhnya jarak antara tempat kedudukan berbagai Kejaksaan Negeri di Provinsi Lampung dengan pengadilan Tipikor Bandar Lampung, sudah dapat diprediksi akan banyak memakan waktu penanganan perkara korupsi di Lampung yang akhirnya mempengaruhi efektivitas pengadilan tipikor di daerah. Efektivitas Pengadilan Tipikor Daerah dapat diukur dengan menggunkan tingkat kecepatan penanganan suatu perkara. Efektivitas Pengadilan Tipikor Daerah dapat dilihat dari tingkat kecepatan pemeriksaan perkara korupsi berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kecepatan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan maksud diadakannya pengadilan khusus tindak pidana korupsi yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.


Ketersediaan
#
Online 345 MAR r
PUBB230322
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
345 MAR r
Penerbit
Yogyakarta : Graha Ilmu., 2020
Deskripsi Fisik
xiv, 101 halaman :ilustrasi ;24 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-623-228-714-3
Klasifikasi
345
Tipe Isi
text
Tipe Media
computer
Tipe Pembawa
online resource
Edisi
Edisi pertama: Cetakan pertama, 2020
Subjek
Hukum Pidana
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional; Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN. Kelas IA Tanjung Karang
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

UPA PERPUSTAKAAN UBB
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?