Text

Hukum acara mahkamah konstitusi

---

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dilandasi upaya serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi. Di sisi lain, penggunaan istilah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi menggunakan konsepsi membentuk MK untuk mengadili kewenangan dan kewajiban yang ada padanya, tidak dengan memberikan kewenangan itu kepada MA. Oleh karena itu adalah beralasan untuk menyebut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dikarenakan sarat persepsi kelembagaan. Meskipun demikian, tetap dapat disejajarkan dengan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Buku ini sangat relevan dengan perkembangan hukum saat ini karena didasarkan pada peraturan Mahkamah Konstitusi terbaru (Peraturan MK Tahun 2021) serta menyajikan wawasan dan keilmuan yang mumpuni. Buku ini juga disusun untuk menfasillitasi kehendak untuk memahami dua hal; pertama, kelembagaan Mahkamah Konstitusi itu sendiri sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam memutus (Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945). Kedua, memahami bagaimana hukum acara dalam pelaksanaan kewenangan dan kewajibannya.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

347.035 IBN h

Penerbit

Jakarta : Sinar Grafika., 2021

Deskripsi Fisik

ix, 379 halaman :ilustrasi ;23 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-623-391-023-1

Klasifikasi

347.035

Tipe Isi

text

Tipe Media

computer

Tipe Pembawa

online resource

Edisi

Cet. 1

Subjek

Hukum Tata Negara
Mahkamah Konstitusi

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Ibnu Sina Chandranegara ; editor: Tarmizi

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar